Himpunan Siaran Pers Bulan April - Juni 2010

PROYEK TAHUN 2010 HARUS SEGERA DILAKSANAKAN

Kalabahi, SP. Humas Setda Kabupaten Alor  - Proyek-proyek  tahun angaran 2010 harus segera dilaksanakan jangan ditunda-tunda lagi, sehingga dapat terselesaikan secara baik dan tepat waktu sesuai perencanaan. Bila dalam pelaksanaannya ada hambatan secara teknis, maka dapat berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Alor untuk bersama-sama mencari solusi terbaik demi kelancaran pekerjaan proyek dimaksud. Sedangkan, menyangkut proyek-proyek tahun anggaran 2009 yang belum terlaksana secara baik atau belum mencapai 100 %, maka SKPD terkait segera mengambil langkah-langkah penyelesaian dengan pengerja (Kontraktor, red) bila perlu dapat memberikan peringatan atau pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada  pengerja yang tidak berinisitaif menyelesaikan proyek yang dikerjakan tersebut dan secepatnya dialihkan ke pengerja lain, yang benar-benar bisa bekerja secara bertanggungjawab. Kita perlu mengambil langkah tersebut agar berbagai proyek yang dilaksanakan itu dapat berhasil sesuai harapan kita dan  tentu saja semua yang kita lakukan ini diperuntukan semata-mata bagi kepentingan masyarakat Alor tercinta ini. Hal ini ditegaskan Bupati Alor Drs. Simeon Th. Pally dihadapan para Pimpinan Badan/Kantor/Bagian Lingkup Pemerintah Kabupaten Alor dalam Rapat Kerja Bupati Alor di ruang rapat Bupati Alor, Senin (19/4).
      Lebih lanjut Bupati Pally menegaskan, rapat kerja ini dilaksanakan untuk membicarakan berbagai permasalahan yang terjadi di daerah ini. Sebab, bila masalah-masalah tersebut tidak secepatnya diselesaikan maka akan menjadi persoalan terhadap kehidupan masyarakat dan juga menjadi indikator penilaian kinerja pemerintah daerah. Masalah-masalah tersebut, antara lain : masalah rawan pangan,  masalah tanah untuk pembangunan PLTU dan masalah pasar modern. Oleh karena itu, SKPD terkait harus segera menyikapi permasalahan tersebut dengan mengambil langkah-langkah penyelesaian secara baik.
      Terkait permasalah tersebut, Bupati Pally menegaskan, untuk masalah rawan pangan, pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Badan Penanggulan Bencana Pusat dana dalam waktu dekat tim dari pusat akan datang di Kabupaten Alor untuk mengadakan verivikasi data bencana rawan pangan. Untuk itu, SKPD terkait (Badan Ketahan Pangan dan Penyuluh Pertanian Kab. Alor, red) harus secepatnya melengkapi data rawan pangan. Sedangkan, masalah pembebasan tanah di Desa Fanating yang akan diperuntukan bagi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pembangunan PLTU sebab ada indikasi terjadinya provokasi oleh sejumlah oknum yang ingin menghambat proses pembangunan PLTU tersebut. Sebab, pada dasarnya pembangunan PLTU tersebut hanya untuk kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan pemerintah atau untuk kepentingan Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan para Asisten. Untuk itu, SKPD terkait harus segera melakukan sosialisasi dimaksud dan setelah diselesaikan secara baik, maka pemerintah dan piahk PLN akan menggelar rapat bersama DPRD untuk membahas rencana pembangunan PLTU.
      Menyangkut pembangunan Pasar Modern, Lanjut Bupati Pally, pembangunan pasar modern ini akan dilakukan oleh para pengusaha Alor. Setelah pembangunan pasar modern, Pemerintah Kabupaten Alor akan mendapat hasil pendapatan dari Pajak Bangunan, Parkir, Hasil Sewa 1 buah Kios dan 1 buah rumah Toko, sedangkan masyarakat dalam hal ini para pedagang yang ada di Pasar Lama Kalabahi tetap menggunakan lapak-lapak pasar yang juga akan dibangun dalam pasar modern tersebut. Dan untuk persoalan biaya pungutan retribusi akan dilaksanakan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Alor. Oleh karena itu, kita semua sebagai aparatur pemerintah harus mendukung rencana pembangunan ini dan memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat sehingga masyarakat benar-benar memahami maksud pembangunan pasar modern tersebut. Pemerintah kabupaten Alor bersama para pengusaha akan mengadakan rapat bersama DPRD dan para pedagang Pasar Lama Kalabahi untuk membicarakan proses pembangunan pasar modern tersebut.
      “Jangan kita sebagai aparatur pemerintah yang menjadi provokator di masyarakat untuk menghambat proses pembangunan pasar modern karena ada informasi yang beredar di masyarakat bahwa Bupati Alor jual lokasi pasar kepada para pengusaha. Hal ini tidak benar, karena apa yang dilakukan oleh pemerintah itu hanya untuk masyarakat. Memang benar Pasar modern dibangun oleh para pengusaha, namun para pengusaha hanya menempati  Rumah Toko (Ruko), sedangkan para pedagang yang selama ini berjualan di Pasar Lama Kalabahi akan mendapat atau menempati lapak-lapak yang berada di dalam pasar modern tersebut dan terkait masalah retribusi akan dilakukan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Alor. Oleh karena itu, saya harap kita semua dapat memberikan informasi terbaik kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak terpengaruhi oleh informasi-informasi negatif dari oknum-oknum tertentu yang berkeinginan menghambat pembangunan pasar modern, ungkap Bupati Pally tegas”.
      Kaitannya dengan pelaksanaan disiplin PNS dan pemberantasan KKN, Wakil Bupati Alor Drs. H. Jusran M. Tahir dalam arahannya menegaskan, setiap pimpinan SKPD harus memperhatikan pelaksanaan disiplin dalam lingkungan kerja masing-masing, baik disiplin kerja, keluar dan masuk kantor maupun disiplin dalam berpakaian. Ia juga tegaskan agar setiap pimpinan SKPD yang memiliki temuan dari badan pemeriksa, baik Inspektorat Daerah maupun BPKP NTT harus segera menindaklanjutinya. Selain itu, Ia juga tegaskan agar setiap pimpinan SKPD yang melakukan tugas keluar daerah/perjalanan dinas wajib membuat laporan hasil kegiatan tersebut kepada Bupati Alor sehingga Bupati dapat mengetahui hasil dari tersebut.
      “Setiap Pimpinan SKPD harus memperhatikan pelaksanaan disiplin stafnya, baik disiplin kerja, disiplin masuk dan keluar kantor maupun disiplin berpakaian. Saya juga berharap agar hasil temuan dari Inspektorat daerah maupun BPK Perwakilan NTT di setiap SKPD harus segera ditindaklanjuti oleh para pimpinan SKPD. Selain itu, setiap pimpinan SKPD yang melakukan perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan di luar daerah harus menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Bupati Alor dan mengimplementasikan hasil atau pengetahuan yang diperoleh pada kegiatan tersebut dalam lingkungan kerja masing-masing, tandas Wabup Tahir”.
      Hadir pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Alor Drs. H. Jusran M. Tahir, Sekda Alor Drs. Seprianus Datemoly, Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Alor Drs. Octo Lasiko dan Para Pimpinan Badan/Dinas/Bagian Lingkup Pemerintah Kabuapetn Alor. …Edy Kaful *)

PENCANANGAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG DI DESA MATARU TIMUR

Kalabahi, SP – Humas Setda Kabupaten Alor – Bulan Bakhti Gotong royong merupakan agenda nasional yang dilaksanakan pada setiap tahun, yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan dan melestarikan nilai-nilai dan semangat kegotongroyongan sebagai kepribadian Bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai pergumulan bangsa. Oleh karena itu, pada hari ini kita laksanakan di Desa Mataru Timur sesuai kesepakatan pada tahun 2009 silam, saat pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong tahun 2009 di Desa Marisa Kecamatan Pantar Barat Laut. Demikian tegas Bupati Alor Drs. Simeon Th. Pally dihadapan masyarakat Kecamatan Mataru dan peserta pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong tahun 2010 di Fui Hieng, Desa mataru Timur – Kecamatan Mataru, Kamis (6/05).

      Lebih lanjut Bupati Pally, menegaskan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong juga bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan menuju pada penguatan integritas sosial melalui kegiatan-kegiatan gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan hasil-hasil pembangunan yang ada serta memelihara kelestariannya. “Saya harap masyarakat dapat bekerjsama, bahu membahu terlibat dalam berbagai kegiatan pembangunan sebab tanpa dukungan dan kepedulian dari masyarakat serta kerjasama yang baik dari semua komponen masyarakat maka segala pembangunan yang akan kita laksanakan tidak mungkin terlaksana secara baik dan lancar. Selain itu, masyarakat juga harus memanfaatkan dan melestarikan hasil-hasil pembangunan yang telah dibangun di wilayah masing-masing, harap Bupati Pally”.
      Pada kesempatan tersebut Bupati Pally, menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada 17 Camat yang telah bekerja secara baik melaksanakan program penghijauan, yakni Program One Man One Tree. Ia menghimbau agar kegiatan penghijauan tersebut harus tetap dilakukan terus dengan menghijaukan atau menanam pepohon di tempat atau kawasan yang belum ditanami. Sebab kegiatan penghijauan tersebut sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup semua orang.
      Hal senada juga dikatakan Ketua DPRD Kabupaten Alor Markus D. Malaka, SH dalam sambutannya.  Ia katakan bahwa semangat gotong royong merupakan warisan leluhur kita. Untuk itu, kita sebagai generasi penerus harus tetap melanjutkan dan melestarikannya sebab sangat berguna dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Selain itu, Ia juga menghimbau agar masyarakat harus selalu melihat kesehatan Ibu dan anak, juga pendidikan anak-anak sebagai generasi penerus.
      Dikatakan pula bahwa, desa Mataru Timur memiliki potensi alam yang sangat menunjang pengembangan tanaman perkebunan seperti kopi, vanili dan tanaman perkebunan lainnya. Oleh karena itu, Ia harapkan agar masyarakat dapat memanfaatkan potensi yang ada secara baik karena hasil yang akan diperoleh sangat menunjang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daerah.
      Setelah upacara pencanangan bulan Bhakti Gotong royong, dilanjutkan dengan Peletakan Batu Pertama SD GMIT Filial Bagalbui oleh Bupati Alor dan Pembukaan Kran Air Minum Bersih Program PAMSIMAS serta Panen Perdana Vanili di Desa mataru Timur, yang mana secara simbolik Wakil Bupati Alor memetik satu tangkai/rangkai Vanili yang berada di depan Kantor Desa Mataru Timur.
      Asal tahu saja,  untuk mencapai Desa Mataru Timur maka Bupati Alor, Wakil Bupati Alor bersama Unsur Muspida dan Sekda Alor, para Asisten serta sejumlah pimpinan SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Alor harus turun dari kendaraan masing-masing dan berjalan kaki menuju ke tempat kegiatan yangberjarak lebih kurang 3 Km. Hal ini disebabkan karena kondisi jalan yang berlumpur sehingga kendaraan roda dua dan roda empat tidak bisa melewati jalan tersebut. …Edy Kaful *)

     

BUPATI ALOR GELAR RAPAT KERJA BERSAMA PIMPINAN SKPD

Kalabahi, SP – Humas Setda Kabupaten Alor – Menyikapi terjadinya kerusakan tanaman pangan masyarakat pada musim tanam tahun 2009 – 2010, serta kondisi masyarakat yang masih terjerat dalam lilitan kemiskinan, maka  Bupati Alor mengadakan Rapat Kerja bersama pimpinan Badan/Dinas/Bagian lingkup Pemerintah Kabupaten Alor di Ruang Rapat Bupati Alor, Senin (10/5).
      Mengawali rapat tersebut, Sekda Alor Drs. Seprianus Datemoly, selaku moderator mengatakan, yang dibicarakan dalam rapat ini berkaitan dengan harkat dan martabat setiap orang yang merupakan masyarakat atau warga kita. Oleh karena itu, setelah selesai rapat ini kita semua harus melaksanakannya sesuai arahan Bapak Bupati berdasarkan laporan dari masing pimpinan SKPD, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kita dapat ditanggulangi secara baik demi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Alor.
      Pada kesempatan  tersebut, Sekda Alor memberikan kesempatan kepada para pimpinan SKPD untuk menyampaikan laporan penanggulangan kerusakan tanaman pangan yang terjadi pada musim tanam tahun 2009 – 2010. Kaitannya dengan hal ini, Piter Lobang selaku Pejabat yang mewakili Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Alor dalam laporannya mengatakan, Dinas Sosial dan Nakertrans telah menyalurkan bantuan beras 3 ½ Ton kepada masyarakat sesuai permohonan yang disampaikan oleh 14 desa kepada Dinas Sosial dan Nakertrans. Desa-desa yang telah menerima bantuan sosial adalah : Desa Ali Mebung, Baranusa, wakpsir, Kafelulang, Toang, Leer, Treweng, Wolwal Barat, Marisa, Kayang, Tribur, Manatang dan Desa Lamma, khusus bantuan sosial bagi Desa Lamma yang mengalami kerusakan tanaman pangan cukup parah telah diberikan bantuan beras sebanyak 3 ½ Ton. Sedangkan dari Dolog Kalabahi telah menyalurkan bantuan kepada masyarakat sebanyak 45 Ton beras, sementara pimpinan SKPD lainnya dalam laporan menyampaikan sejumlah program bantuan fisik maupun non fisisk sesuai Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing.
      Mencermati laporan dari pimpinan SKPD, Bupati Alor Drs. Simeon Th. Pally dalam arahannya menegaskan, pertemuan yang dilaksanakan pada hari ini adalah  pertemuan yang sangat penting untuk membicarakan hal kemanusiaan yang merupakan masyarakat dan warga kita. Ia juga menegaskan bahwa perlu dibentuk suatu tim penanggulangan kerusakan tanaman pangan. Tim tersebut dalam pelaksanaannya melakukan pendataan dan kajian terhadap desa atau wilayah-wilayah yang menjadi prioritas penanganan. Tim ini juga,lanjut Bupati Pally, akan melakukan pendataan serta kajian terkait faktor-faktor apa yang mendasari sehingga membuat masyarakat kita masih terlilit kemiskinan dan mencari bagaimana solusi penanganannya.
      Ditegaskan pula, instansi teknis harus memberi pemahaman dan pengertian terhadap masyarakat agar masyarakat tidak berkebun di lereng-lereng bukit/gunung karena dapat mengakibatkan erosi maupun tanah longsor. Selain itu, masyarakat juga harus diberikan pengertian dan pemahaman yang baik untuk tidak menebang pohon di sepanjang daerah aliran sungai maupun di sekitar sumber mata air sebab akan mengakibatkan banjir dan juga kekeringan akibat rusaknya sumber mata air.
      Perlu diketahui bahwa, sebelum mengakhiri rapat tersebut, Sekda Alor memberikan tugas kepada Asisten Admnistrasi Perekonomian Setda Kabupaten Alor agar segera membentuk Tim Khusus yang dimaksudkan tersebut, sehingga berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat dapat segera terselesaikan secara baik.…Edy Kaful *)

     

31 ORANG PEGAWAI NEGERI SIPIL DIBINA WABUP ALOR

Kalabahi, SP – Humas Setda Kabupaten Alor – Kita semua sadari bahwa pada akhir-akhir ini citra pegawai negeri sipil ternoda oleh berbagai perilaku negatif yang dilakukan oleh sejumlah oknum pegawai negeri sipil (PNS, red), yakni ada banyak oknum PNS yang melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan penyalahgunaan jabatan atau kewenangan maupun kasus-kasus perselingkuhan. Khusus kasus perselingkuhan, pemerintah telah menerima 21 laporan kasus perselingkuhan. Mencermati hal ini, maka Wakil Bupati Alor Drs. H. Jusran M. Tahir, melakukan pembinaan terhadap para PNS lingkup Pemda. Kabupatan Alor, khususnya bagi PNS wanita yang sering menjadi korban kasus perselingkuhan. Pembinaan ini dilakukan beberapa tahap karena melihat dari jumlah PNS wanita yang cukup banyak. Untuk itu, pada bulan lalu (Bulan Mei, red) Wakil Bupati Alor telah melakukan pembinaan terhadap PNS wanita yang bekerja sembilan bagian  pada Setda Kabupaten Alor. Selanjutnya pada bulan ini, Wakil Bupati Alor melakukan pembinaan terhadap 31 orang PNS wanita yang berasal dari empat instansi pemerintah lingkup Pemda. Kabupaten Alor, yakni : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol dan Linmas), Badan Kearsipan dan Perpustakaan Daerah dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Alor. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang kerja wakil Bupati Alor, (Rabu 2/6).
      Dalam pembinaan tersebut, Wakil Bupati Alor Drs. H. Jusran M. Tahir dalam arahannya mengatakan, pemerintah melakukan pembinaan terhadap PNS wanita pada hari ini sebab ada hal-hal negatif yang terbersit di tengah lingkungan masyarakat terkait citra PNS yang sangat buruk akibat dari permasalahan moral. Selain itu, pemerintah juga telah menerima 21 laporan kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh oknum PNS baik PNS wanita maupun PNS pria. Oleh karena itu, diharapkan PNS wanita yang hadir pada kegiatan pembinaan dapat memahami dan memaknai maksud dari pembinaan tersebut dan pertemuan ini juga merupakan peringatan bagi kita semua termasuk Wakil Bupati Alor.
      Untuk itu, lanjut Wabup Tahir, para PNS wanita harus menjaga kehormatan diri sebagai seorang wanita, apalagi sebagai seorang PNS wanita, kehormatan seorang wanita itu sangat pening karena sekali ternoda, maka seluruh PNS baik laki-laki maupun perempuan akan ikut ternoda, termasuk program-program pemerintahan, pelayanan kemasyarakat dan pembangunan, penegakan supremasi hukum, penegakan disiplin serta pemberantasan KKN akan berjalan miring karena pemerintah tidak memiliki kewibawaan yang bagus. Oleh karena itu, diharapkan PNS wanita harus kuat dan jangan ternoda.
      “Saya harap PNS wanita harus kuat agar tidak ternoda dan menjadi teladan bagi semua orang serta teladan bagi anak-anak kita sendiri, sehingga bertumbuh menjadi anak yang beriman dan memiliki intelektual yang berkualitas, ujar Wabup Tahir tegas”.
      Ditegaskan pula bahwa masalah perselingkuhan ini juga tidak terjadi di kalangan PNS yang bekerja di kabupaten tetapi perilaku ini juga terjadi sampai di kalangan PNS yang bekerja di kecamatan dan kelurahan. Hal ini bisa diketahui sebab pemerintah memiliki Tim Intelejen, yakni Komunitas Intelejen Daerah (Kominda, red) yang diketuai oleh Wakil Bupati Alor. Melalui Kominda juga, pemerintah daerah bisa mengetahui PNS mana yang melakukan perselingkuhan dan PNS mana yang tidak melakukan. …Edy Kaful *)

          

ANAK-ANAK HARUS DIMOTIVASI UNTUK GEMAR MAKAN IKAN

Kalabahi, SP – Humas Setda Kabupaten Alor – Para orang tua diharapkan agar harus memberikan dorongan kepada anak-anak untuk gemar makan ikan, sebab ikan itu terdapat Zat bergisi yakni Omega Tiga (Omega 3) yang sangat berguna bagi pertumbuhan dan perkembangan sel otak anak-anak. Oleh karena itu, setiap orang tua harus sadari pentingnya mengkonsumsi ikan bagi anak-anak. “Kita sadari bahwa terkadang anak-anak tidak suka makan ikan karena bau amis tetapi orang tua tidak boleh membiarkan hal tersebut terjadi pada anak-anak, orang tua harus bisa mendorong dan memberikan pemahaman yang baik kepada anak-anak tentang manfaat mengkonsumsi ikan”, demikian tegas Ketua Tim Penggerak PKK (TP.PKK) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ny. Lucia Adinda Leburaya, S,Pd dihadapan Para Ketua dan para anggota TP. PKK Kecamatan, Desa/Lurah se Kabupaten Alor dan masyarakat kecamatan Lembur pada acara tatap muka bersama di halaman Kantor Desa Tuleng Kecamatan Lembur, Selasa (08/6).
      Lebih lanjut, Ketua TP. PKK Prov. NTT Ny. Lucia Adinda Leburaya, S.Pd, mengatakan, para ibu juga harus membawa anak-anak ke Posyandu secara rutin, sebab di Posyandu ibu-ibu tidak hanya menerima pelayanan kesehatan saja tetapi ibu-ibu juga dapat menerima penyuluhan-penyuluhan kesehatan dari para kader Posyandu maupun dari tenaga-tenaga medis. Oleh karena itu, diharapkan ibu-ibu tidak hanya datang di Posyandu hanya untuk menimbang dan memeriksa kesehatan atau pertumbuhan anak-anak saja kemudian pulang tanpa mendengar penyuluhan dari kader posyandu maupun tenaga medis/kesehatan (perawat/bidan, red). Untuk itu, para ibu harus sadari bahwa ibu-ibu akan menerima berbagai informasi penting terkait kesehatan anak-anak.
      “Saya harap ibu-ibu jangan ke Posyandu hanya untuk menimbang dan memeriksa kesehatan anak-anak saja kemudian pulang dan tidak mengikuti penyuluhan kesehatan dari para kader posyandu maupun dari para perawat atau bidan dari Puskesmas. Ibu-ibu harus tetap berada di Posyandu sebab setelah pelayanan kesehatan kepada anak, ibu-ibu akan mendapat penyuluhan-penyuluhan kesehatan dari para kader posyandu maupun para medis karena informasi yang mereka sampaikan itu tentu saja sangat berguna bagi para ibu, ujar Ibu Leburaya mengharapkan”.
      Selain itu,  Ia juga menghimbau agar pada setiap wilayah (desa/kelurahan) harus ada Posyandu Plus, artinya di dalam Posyandu harus ada Bina Keluarga Balita, maksudnya dalam Bina Keluarga Balita tersebut para ibu akan menerima penyuluhan dari tenaga-tenaga kesehatan maupun para kader Posyandu tentang bagaimana merawat dan menjaga kesehatan Balita termasuk bagaimana cara ibu mendukung perkembangan serta pertumbuhan Balita, sekaligus bagaimana menjaga kesehatan keluarga.
      Mengakhiri arahannya, Ibu Leburaya katakan bahwa dalam kesempatan kunjungan kerjanya di tahun 2010 ini, Ia tidak banyak menjelaskan atau menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan program PKK, namun Ia bersama para ketua Pokja TP.PKK Provinsi NTT akan menggelar suatu acara kuis berhadiah dan pertanyaan yang akan diberikan dalam Kusi Berhadiah tersebut semuanya berhubungan dengan Program PKK.
      Usai acara Kuis Berhadiah, dilanjutkan dengan penyerahan bantuan Mesin Mol. Mesin Mol ini diberikan langsung oleh Kepala BPMPD Kab. Alor Drs. Mel Malaka kepada Camat Lembur Karel Karma, untuk selanjutnya diberikan kepada para kader Posyandu untuk digunakan sebagai mesin pengolahan pangan lokal menjadi makan bergisi dan bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Pada kesempatan itu juga, Ibu Leburaya memberikan tiga buah buku kepada Ketua TP. PKK Kecamatan Lembur E. Karma Blegur. Tiga buah buku tersebutter terdiri atas tiga judul yakni : “Aneka Masakan NTT, ,Pengolahan Pangan Lokal dan  Model Busana Muslim NTT”. Selain itu, Ibu Leburaya juga memberikan bantuan kepada tuga unit PAUD di desa Tuleng.
      Untuk diketahui, Ketua TP. PKK Prov. NTT Ny. Lucia Adinda Leburaya, S.Pd, bersama para Ketua Pokja PKK Prov. NTT sebelum ke desa Tuleng, mereka melakukan kunjungan di  SDLB Negeri Mebung untuk melihat secara dekat aktifitas belajar anak-anak SDLB Negeri Mebung sekaligus menyerahkan bantuan uang tunai sebesar tiga juta rupiah. Bantuan tersebut diberikan langsung oleh Ketua TP. PKK Prov. NTT Ny. Lucia Adinda Leburaya, S.Pd, kepada Kepala Sekolah SDLB Negeri Mebung Efraim Lakafa, SPd. Selain bantuan uang tunai, Ibu Leburaya juga memberikan buku tulis kepada setiap siswa SDLB Negeri Mebung. …Edy Kaful.. *)
   
     

PLTU DI DESA FANATING AKAN BEROPERASI PADA TAHUN 2012

Kalabahi, SP – Humas Setda Kabupaten Alor – Menindaklanjuti hasil survey lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang dilakukan oleh Tim PLN dari Kantor Wilayah PLN NTT pada bulan Februari 2010 (9/2) silam, yang mana menetapkan Desa Fanating Kecamatan Teluk Mutiara sebagai daerah yang layak untuk pembangunan PLTU, maka Pemerintah Kabupaten Alor mengadakan Rapat Bersama Tim PLN dan Instansi Teknis terkait di Ruang Kerja Bupati Alor,(Selasa,15/6). Rapat ini dilakukan dalam rangka untuk membahas kelanjutan proses pembangunan PLTU.
      Pada kesempatan tersebut, Bupati Alor Drs. Simeon Th. Pally, menegaskan agar Instansi terkait dapat berkoordinasi dengan Tim PLN untuk segera menyelesaikan berbagai hal teknis maupun administrasi terkait pembangunan PLTU di desa Fanating, sehingga target pembangunan yang diletakan oleh PLN bahwa PLTU akan beroperasi pada awal tahun 2012 dapat berjalan secara baik dan lancar. Terkait pembebasan tanah, Bupati Pally harapkan agar Tim dari Bappeda segera berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor untuk membicarakan prosedur pembebasan tanah masyarakat.
      Bupati Pally juga menghimbau agar Kepala Desa Fanating yang juga hadir dalam rapat tersebut agar dapat memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat tentang pembangunan PLTU di wilayah desa Fanating. Sedangkan menyangkut pembebasan tanah, pemerintah akan memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang tanahnya berada dalam kawasan pembangunan PLTU.
      Sementara itu, Pak Erwin selaku Pimpinan Tim PLN Jasa Engeenering Jakarta dalam presentasinya mengatakan bahwa secara teknis pihak PLN akan membangun PLTU sesuai dengan prosedur pembangunan PLTU sehingga dalam kegiatan pra operasi, operasi dan pasca operasi PLTU tidak akan menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup. Untuk itu, PLN telah bekerjasama dengan Pihak Universitas Nusa Cendana Kupang (Undana) untuk melakukan kajian dampak lingkungan.
      Hal senada juga disampaikan Frans Sinarta Dosen Teknik Elektro Undana Kupang, bahwa Tim Teknis dari Undana akan melakukan pengkajian dan hasil pengkajiannya akan disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui instansi teknis yakni Badan Pengendalian dan Dampak Lingkungan (BAPEDALDA) Kabupaten Alor. Dalam pengkajian ini juga, menurut Frans, Tim akan melihat lokasi yang tepat untuk mengeliminir dampak negatif pembangunan PLTU terhadap kehidupan masyarakat maupun lingkungan alam di sekitarnya. Ia juga katakan bahwa, Tim Undana ini juga pada beberapa tahun yang  lalu telah melakukan pengkajian untuk pembangunan PLTU di Desa Ropa Kecamatan Wewaria -Kabupaten Ende, yang mana saat ini PLTUnya sudah beroperasi dan dalam pelayanan energi listrik tidak saja untuk Kabupaten Ende namun masyarakat di Kabupaten Sikka juga bisa menikmatinya. Untuk itu, Tim Undana juga harapkan agar semua pihak terkait di Kabupaten Alor dapat bekerjasama sehingga pembangunan PLTU ini dapat terlaksana sebab PLTU ini akan memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Alor. …Edy Kaful *)

TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL ADALAH MELAYANI MASYARAKAT

Kalabahi, SP – Humas Setda Kabupaten Alor – Tugas Pegawai Negeri Sipil (PNS,red) adalah melayani masyarakat, sebagaimana Janji Korpri yang biasa diucapkan yakni Mengutamakan Kepentingan Masyarakat, Bangsa Dan Negara. Oleh karena itu, setiap PNS dalam melaksanaan tugas dan tanggungjawab harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan harus melayani kebutuhan masyarakat secepatnya, jangan ditunda-tunda sebab kebutuhan masyarakat hari ini berbeda dengan kebutuhan masyarakat pada hari berikutnya. Dikatakan demikian karena ada pengeluhan dari sejumlah masyarakat yang disampaikan kepada Bupati Alor terkait pelayanan PNS terhadap kepentingan masyarakat. Untuk itu, setiap orang yang telah diberikan kepercayaan oleh negara untuk mengemban tugas dan tanggungjawab sebagai seorang PNS harus memahami dan melaksanakannya secara nyata dalam aktifitas pemerintahan setiap hari. Hal ini ditegaskan Bupati  Alor Drs. Simeon Th. Pally dihadapan karyawan/karyawati PNS dan Calon PNS, serta para pejabat eselon II, III dan pejabat eselon IV lingkup Pemerintah Kabupaten Alor pada Apel Kesadaran di halaman Kantor Bupati Alor, (Kamis 17/6).
      Lebih lanjut Bupati Pally menegaskan, PNS juga harus cepat tanggap melayani setiap kebutuhan masyarakat bukan menimbulkan permasalahan atas semua permintaan dari masyarakat. Sebab, setiap PNS harus sadari bahwa PNS digaji oleh uang rakyat untuk melayani kepentingan rakyat. Selain itu, PNS juga harus memegang teguh rahasia jabatan sesuai tugas dan tanggunjawab pada bidang kerja masing-masing. PNS juga harus loyal terhadap pimpinan dan mengedepankan disiplin PNS, baik disiplin dalam bekerja maupun disiplin dalam penggunaan keuangan daerah. Ia juga menegaskan agar setiap Calon PNS periode 2009 harus mengikuti arahan atau bimbingan pada tahap persiapan. CPNS dan juga PNS harus siap untuk mengabdi diseluruh wilayah kabupaten Alor. Oleh karena itu, setiap PNS maupun CPNS jangan menganggap mutasi atau penempatan tugas di kecamatan atau kelurahan adalah sebagai tempat buangan karena tidak ada istilah tempat buangan di wilayah kabupaten Alor, karena semua wilayah Kabupaten Alor merupakan tempat PNS maupun CPNS melaksanakan tugas dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.
      PNS juga harus menjaga kehormatan serta kewibawaan pemerintah  dengan  cara menghindari perlilaku yang berkaitan dengan perbuatan amoral karena perbuatan amoral yang dilakukan oleh PNS tidak saja mencederai kewibawaan dan kehormatan pemerintah, tetapi secara tidak langsung telah merendahkan harkat dan martabat Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI). Untuk itu, diharapkan, setiap PNS maupun CPNS harus menjaga citra diri sebagai pemimpin bangsa.
      “Kita semua ketahui bahwa pada akhir-akhir ini banyak oknum PNS yang terlibat dalam kasus amoral/kasus perselingkuhan. Sudah ada 67 laporan yang disampaikan kepada saya terkait masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh oknum PNS dan 17 kasus telah diselesaikan. Hal ini sangat memalukan, apalagi dalam kasus tersebut ada oknum PNS yang telah berusia lanjut (rambut telah memutih/uban,red). Untuk itu, pemerintah akan menindaklanjuti hasil laporan tersebut sesuai aturan perundang-undang kepegawaian yang berlaku, ungkap Bupati Pally tegas”.
      Mengakhiri sambutan, Bupati Pally tegaskan agar semua PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Alor harus memahami secara jelas Program Tri Krida serta  mendukung implementasi Tri Krida secara nyata sesuai bidang tugas masing-masing. Ia juga tegaskan agar PNS harus memberikan informasi yang baik kepada masyarakat tentang Program Tri Krida.
      Perlu diketahui, terkait kasus perselingkuhan yang melibatkan sejumlah oknum PNS ini. Pemerintah Daerah telah melakukan pembinaan terhadap PNS wanita. Pembinaan ini dilakukan secara bertahap oleh Wakil Bupati Alor Drs. H. Jusran M. Tahir sejak bulan mei lalu hingga bulan ini telah dilakukan sebanyak tiga kali pembinaan. Pada setiap kegiatan pembinaan, Wabup Tahir memberikan arahan dan bimbingan kepada PNS wanita untuk menjaga kehormatan dan kewibawaan pemerintah termasuk harkat dan martabat wanita. …Edy Kaful... *)

PEMKAB. ALOR SANGAT MENDUKUNG PENANGGULANGAN HIV - AIDS

Kalabahi, SP. Humas Setda Kabupaten Alor  - Masalah HIV – AIDS terjadi hampir di seluruh Negara, baik di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang termasuk di wilayah Indonesia. Permasalahan ini sangat berkaitan dengan kejahatan porstitusi dan mafia porstitusi yang sulit diberantas karena memiliki jaringan atau mata rantai yang sangat luas, sehingga membuat pihak berwajib mengalami kesulitan memberantas kejahatan atau mafia porstitusi tersebut. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Alor Drs. H. Jusran M. Tahir dalam Rapat Penyesuaian Program Kerja Komisi Penggulangan HIV-AIDS (KPA) Kabupaten Alor tahun 2010 di ruang kerjanya, tiga pekan lalu.
Lebih lanjut, Wabup Tahir mengatakan, persoalan ini juga terjadi di Kabupaten Alor, sehingga Pemerintah Kabupaten Alor memberikan perhatian penuh terhadap penanggulangan kasus HIV-AIDS di Kabupaten Alor. HIV-AIDS ibarat gunung es, di atasnya kelihatan sedikit tetapi di dasarnya sangat banyak. Penyakit ini juga tidak hanya dialami oleh masyarakat, namun terjadi juga dalam lingkungan  Birokrasi/Pegawai Negeri Sipil (PNS). Oleh karena itu, diharapkan PNS  lingkup Pemkab. Alor sebagai ujung tombak pemerintah daerah harus memberikan teladan yang terbaik kepada masyarakat serta memberikan informasi-informasi yang berguna terkait HIV-AIDS kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami dan memiliki pengetahuan yang baik tentang HIV-AIDS.
Sehubungan dengan kegiatan penanggulangan HIV-AIDS, lanjut Wabup Tahir yang juga Ketua KPA Kab. Alor, Pemkab. Alor melalui KPA Kab. Alor telah membuat sejumlah Program Penanggulangan HIV-AIDS yang dihasilkan melalui Rapat Rutin/Tri Wulan  KPA  Kab. Alor pada tanggal 31 Maret 2010 lalu.  Program-program tersebut, antara lain : Pelatihan Tenaga Medis, Pembuatan Baliho/Iklan, Sosialisasi HIV-AIDS di tingkat Kecamatan dan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) serta beberapa kegiatan lainnya .
Sehubungan dengan kegiatan sosialisasi, menurut Wabup Tahir bahwa, kegiatan sosialisasi telah dilakukan KPA di Desa Waimi Kecamatan Lembur  pada bulan April silam dan KPA juga akan terus melakukan sosialisasi di 16 kecamatan. Sedangkan, untuk kegiatan monitoring dan evaluasi diharapkan dukungan dari semua pihak untuk melakukan kegiatan tersebut. “ Saya harap, program-program yang telah diletakan oleh KPA dapat dilaksanakan bersama-sama dan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Alor, diharapkan dukungan semua pihak untuk melakukan bersama KPA Kabupaten Alor,
Untuk diketahui, berdasarkan data KPA tentang penderita HIV-AIDS di kabupaten Alor menunjukan bahwa jumlah penderita HIV-AIDS di Kabupaten Alor tiap tahun meningkat, dimana pada tahun 2000 s/d 2006  ditemukan hanya  satu penderita HIV-AIDS per tahun, namun pada tahun 2007 meningkat menjadi dua penderita, pada tahun 2008 ada delapan penderita dan terus meningkat hingga pada tahun 2009 telah ditemukan 16 kasus penderita HIV-AIDS di Kabupaten Alor.  pada tahun ini (2010) KPA Kab. Alor telah memulangkan seorang pasien HIV (Pasien masih pada tingkatan HIV). ke Jawa Timur. …….Edy Kaful...*)